Bandara Baru Jogja Untuk Siapa? - lorongarkeologi.id
15498
post-template-default,single,single-post,postid-15498,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Bandara Baru Jogja Untuk Siapa?

Keterangan foto : Pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulonprogo

 

Pembangunan calon bandara baru Jogja sebagai pengganti bandara Adisucipto, yang dirasa sudah tidak memadai, memang sudah lama direncanakan. Setelah mengalami berbagai kendala akhirnya rencana lama itu bisa dilaksanakan, walaupun masih saja ada penolakan oleh sekelompok warga. Lokasi calon bandara ini di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), termasuk wilayah paling barat DIY yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini termasuk daerah yang jauh dari pusat ibukota Provinsi DIY.

Nah sebenarnya untuk siapakah pembangunan bandara baru itu, kenapa masih saja menimbulkan pro-kontra diantara warga. Apa tujuan pembangunan bandara itu, kenapa dibangun di Kulonprogo yang jauh dari pusat kota Yogyakarta dan berdekatan dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya bagian barat daya.

 

Mataram Kuna

Wilayah Jawa Tengah bagian barat daya, termasuk di dalamnya Kulonprogo, pada masa lalu merupakan daerah pinggiran (periphery) dari Kerajaan Mataram Kuna, yang berkuasa antara abad VIII – XI Masehi. Pada waktu itu pusat (core) kerajaan Mataram Kuna ada di poros Kedu – Prambanan (Bosch, 1974). Kedu maksudnya adalah eks Karesidenan Kedu, khususnya bagian utara, yaitu daerah di sekitar Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Prambanan adalah daerah di sekitar Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Daerah pusat itu ditandai dengan banyaknya tinggalan arkeologi yang sangat kompleks dan monumental, banyak bangunan candi besar dengan hiasan yang raya, sedangkan daerah pinggiran, bangunan candinya sedikit, kecil, sederhana, dan banyak temuan lepas. Jadi yang dimaksud daerah pusat adalah daerah yang maju karena sebagai ibukota kerajaan, sedangkan pinggiran adalah daerah yang masih tertinggal karena jauh dari ibukota kerajaan.

Dulu Kulonprogo dan Purworejo tidak dibatasi oleh wilayah administrasi seperti sekarang sebagai dua kabupaten yang berbeda dan masing-masing berada di provinsi yang berbeda pula. Wilayah administrasi di kawasan itu pada masa Mataram Kuna disebut watak, yaitu wilayah administrasi di bawah kerajaan (rajya/bhūmi) tetapi di atas desa (wanua) (Christie, 1989; Rangkuti, 1994; Nastiti, 2003). Daerah Watak dipimpin oleh seorang rakai, biasanya adalah anak-anak atau keluarga raja, yang suatu saat bisa menjadi raja atau maharaja. Salah seorang rakai yang kemudian menjadi raja Mataram Kuna yang tersohor adalah Rakai Watukura Dyah Balitung.

 

Wilayah Kerakaian Balitung

Watukura adalah nama watak atau daerah kerakaian Balitung, yang wilayahnya kemungkinan meliputi desa-desa di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Purworejo sekarang. Hal ini dibuktikan dengan adanya tinggalan arkeologis yang cukup banyak di kedua wilayah tersebut, misalnya di 2 kecamatan dari 2 kabupaten yang berbatasan itu, Temon dan Purwodadi. Di Kecamatan Temon, Desa Karangwuluh, Dusun Candi ditemukan 3 buah yoni, sebuah lingga, dan sisa-sisa struktur bata; di Desa Kaligintung, Dusun Kaligintung Kidul ditemukan sebuah yoni, sebuah arca, sebuah lapik arca, sebuah balok batu, sebuah batu silinder, dan sebuah papan batu; di Desa Glagah, Dusun Sidorejo ditemukan sebuah stupa, sebuah landasan stupa, dan sebuah fragmen kemuncak candi. Di Kecamatan Purwodadi, Desa Watukura, Dusun Watukura ditemukan 2 buah lumpang batu; di Desa Jenar, Dusun Jenar ditemukan 4 buah yoni; di Desa Bubutan, Dusun Bubutan ditemukan sebuah yoni; di Desa Geparang, Dusun Geparang ditemukan sebuah yoni (Tjahjono, 2000).

Landasan stupa [kiri] dan stupa [kanan] di Desa Glagah kecamatan Temon Kulonprogo. [dok. Balar DIY]

Watak meliputi beberapa desa, dalam catatan prasasti Watukura B (1348 M) disebutkan bahwa desa-desa yang termasuk dalam wilayah Watak Watukura antara lain Desa Babadan, Matapanas, Payaman, Buhara Suwul, Buhara Unduh, Buhara Hoya, Buhara Tengah, Buhara Panganten, Bareng, dan Antulan (Sukarto, t.t.). Banyaknya desa yang masuk wilayah Watukura menunjukkan betapa luasnya wilayah Watukura dahulu, walaupun belum semua desa tersebut dapat diidentifikasi. Salah satu desa yang tercatat dalam prasasti Watukura tersebut adalah Buhara Tengah. Nama Desa Buhara Tengah ini mengingatkan pada Desa Boro Tengah – tempat ditemukannya prasasti Kayu Ara Hiwang – yang saat ini berubah menjadi Boro Wetan di Kecamatan Banyurip. Bisa jadi Desa Boro Tengah itu merupakan perubahan dari Buhara Tengah. Selain prasasti, di desa ini juga ditemukan sebuah lumpang batu dan struktur bata di tepi parit.

Kabupaten Purworejo dan Kulonprogo berada di lereng dan lembah pegunungan Menoreh. Di kawasan ini banyak ditemukan prasasti sima dari masa Balitung, yaitu prasasti Ayamteas I (900 M), Kayu Ara Hiwang (901 M), Turu Mangambil (908 M), dan prasasti Watukura (902 M). Selain itu, walaupun tidak ditemukan bangunan suci yang masih utuh, tetapi frekuensi temuan lepasnya cukup banyak terutama didominasi oleh lingga-yoni, struktur bangunan dari bata yang kemungkinan sisa bangunan candi, antefiks, kemuncak, arca Agastya, Ganesya, Mahakala, dan nandi (Tjahjono, 2000). Salah satu prasasti yang diterbitkan oleh raja Balitung adalah prasasti Watukura (902 M), kemudian diturunkan kembali (tinulad) di daerah Jawa Timur. Asal temuan prasasti tembaga ini tidak jelas tetapi berkaitan dengan daerah Watukura dekat Bagelen, Purworejo. Daerah Watukura pada jaman dahulu merupakan daerah lungguh (apanage) raja Balitung. Desa Watukura dahulu merupakan sebuah sima dan pernah dipimpin oleh Apanji Kalajaya (Sukarto, t.t.).

Nama Watukura saat ini masih ada dan menjadi nama sebuah desa di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Desa Watukura berbatasan dengan Desa Jangkaran di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY, yang dibatasi oleh Sungai Bogowonto. Desa Jangkaran termasuk salah satu desa yang terdampak pembangunan bandara. Desa-desa lain yang masuk dalam areal bandara ada 4 desa lagi, yaitu Sindutan, Kebonrejo, Palihan, dan Glagah. Seluruh desa itu, termasuk Desa Jangkaran, berada di wilayah Kecamatan Temon. Sungai Bogowonto dahulu bernama Sungai Watukura dan merupakan sebuah sungai yang terkenal. Dalam naskah Bhujangga Manik yang ditulis sekitar akhir abad XV atau awal abad XVI M sungai itu disebut Ci Watukura (Sukarto, t.t.).

Balitung naik tahta karena perkawinannya dengan anak Rakai Watuhumalang, penguasa Mataram Kuna sebelumnya. Prasasti Mantyasih (907 M) menyebutkan bahwa pada saat menikah ia masih bergelar haji atau raja bawahan. Menurut Poerbatjaraka, seorang raja yang memakai kata dharmma dalam gelarnya – Rake Watukura Dyah Balitung Sri Dharmmodaya Mahasambhu – adalah raja yang naik tahta karena perkawinan (Poerbatjaraka, 1930). Prasasti Mantyasih memperingati pemberian anugerah sima kepada 5 orang patih di daerah Mantyasih karena jasa-jasa mereka yang telah mempersembahkan kerja bakti pada waktu perkawinan raja dan telah menjaga keamanan di Desa Kuning, yang penduduknya selalu merasa ketakutan, serta tidak pernah alpa dalam mempersembahkan kebaktian kepada bangunan suci Malangkuśeśwara, Puteswara, Kutusan, Silabhedeśwara, dan Tuleśwara. Perkawinan itu sangat penting artinya bagi Rakai Watukura, karena tanpa perkawinan itu mungkin ia tidak akan pernah duduk di atas tahta kerajaan Mataram Kuna, sehingga perlu dicantumkan dalam sebuah prasasti  (Poesponegoro, 1984).

Oleh karena itu, untuk melegitimasi kedudukannya sebagai raja dia menerbitkan Prasasti Mantyasih yang berisi genealogi raja-raja Mataram Kuna sejak Sanjaya hingga Balitung. Menurut prasasti itu raja-raja yang memerintah Mataram Kuna adalah: Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Panunggalan, Sri Maharaja Rakai Warak, Sri Maharaja Rakai Garung, Sri Maharaja Rakai Pikatan, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, Sri Maharaja Rakai Watuhumalang, dan Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung. Dyah Balitung termasuk raja yang banyak mengeluarkan prasasti setelah Rakai Kayuwangi pu Lokapala (Nastiti dkk., 1982). Ia memerintah Mataram Kuna tahun 898 – 908 M. Banyaknya prasasti menunjukkan wilayah kekuasaannya yang sangat luas meliputi Jawa bagian tengah dan sebagian Jawa bagian timur.

Dyah Balitung adalah raja besar Mataram Kuna yang berasal dari daerah terpencil, daerah pinggiran, daerah yang masih dianggap tertinggal.  Setelah menjadi raja tentu tidak melupakan daerah asalnya dan pasti akan mengembangkan daerah asalnya tersebut agar bisa sejajar dengan daerah-daerah lain yang lebih maju. Yang dibuktikan dengan banyaknya tinggalan arkeologis di daerah Purworejo dan Kulonprogo. Adanya temuan struktur bata, antefiks, kemuncak, yoni, dan arca-arca menunjukkan adanya bekas bangunan candi pada masa lalu di daerah itu. Adanya temuan stupa di Desa Glagah mempertegas bahwa Balitung adalah penganut agama Buddha, dan di situ juga ada bekas peninggalan candi Buddha. Cukup banyaknya prasasti sima menunjukkan adanya desa-desa yang ditetapkan sebagai daerah sima atau daerah yang dibebaskan dari pajak karena jasanya terhadap raja atau pemerintah. Jadi pada masa lalu sudah ada tradisi jika ada penguasa daerah atau desa, atau masyarakat yang berjasa bagi raja, maka raja akan memberikan anugerah kepada mereka.

 

Pemberdayaan masyarakat

Dari cerita sejarah masa lalu itu, inspirasi apa yang bisa dipetik untuk masa kini, khususnya di daerah itu yang saat ini sedang dihebohkan dengan adanya mega proyek pembangunan bandara baru Jogja. Pembangunan di Kulonprogo saat ini sudah cukup maju namun mungkin tidak sepesat 4 daerah lainnya di DIY, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Maka dengan adanya pembangunan  bandara baru di wilayah Kabupaten Kulonprogo diharapkan agar derap pembangunan di wilayah Provinsi DIY lebih merata. Adanya bandara baru di wilayah ini juga diharapkan agar perputaran roda perekonomian akan menjangkau wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk wilayah di Jawa Tengah bagian barat daya. Pemerintah Provinsi DIY tentu juga ingin mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan tertentu karena pusat-pusat keramaian hanya terkonsentrasi di kawasan itu. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, sebagai pemilik wilayah, untuk mengembangkan daerahnya agar bisa mengejar ketertinggalannya dari daerah lain.

Keterangan foto : Jalan Deandels masuk dalam kawasan bandara baru New Yogyakarta International Airport.

Tentu ada masyarakat yang terdampak dengan adanya mega proyek tersebut karena menyangkut areal yang sangat luas, ada yang diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Yang diuntungkan akan mendukung dengan sepenuh hati dan yang merasa dirugikan akan menolak pembangunan bandara baru tersebut. Tentu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mengharapkan hal seperti itu. Pembangunan bandara baru tidak hanya untuk sekelompok orang saja, apalagi hanya untuk segelintir orang. Pembangunan bandara baru untuk semua lapisan masyarakat, sebagai kebutuhan bersama.

 

Balitung tidak bisa menjadi raja Mataram Kuna dan mengembangkan daerah asalnya tanpa didukung oleh berbagai pihak termasuk rakyatnya. Ada orang-orang, masyarakat, pemerintah desa yang berjasa yang harus diberi anugerah setelah dia berhasil naik tahta. Ada orang-orang yang merasa dirugikan harus diberi perhatian lebih, didekati dan diberi pemahaman agar mereka mau mendukung proyek yang direncanakan pemerintah. Dan tidak lupa bagi mereka yang sudah mau berbalik mendukung rencana pemerintah itu perlu diberi penghargaan atau insentif. Misalnya dengan mengangkat putra daerah yang memenuhi syarat untuk bekerja dilingkungan bandara baru tersebut. Atau diberi kemudahan membuka usaha di lingkungan bandara baru, sehingga kehadiran bandara baru itu mampu memberdayakan masyarakat sekitar yang terdampak pembangunan. Kehadiran bandara baru Jogja itu juga diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Kulonprogo dan sekitarnya, serta masyarakat Provinsi DIY pada umumnya.

Baskoro D Tjahjono

 

Acuan:

Bosch, F.D.K. 1974. Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di Indonesia. terj. Jakarta: Bhratara.

Christie, Jan Wisseman. 1989. “Raja dan Rama Negara Klasik Awal di Jawa”. dalam Pusat, Simbol, dan Hirarki Kekuasaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nastiti, Titi Surti dkk., 1982. Tiga Prasasti dari masa Balitung. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Nastiti, Titi Surti, 2003. Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna Abad VIII – XI Masehi. Bandung: Pustaka Jaya.

Poerbatjaraka, 1930. “De Naam Dharmawangça”. TBG LXX: 171-183.

Poesponagoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. Sejarah Nasional Indonesia II. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Rangkuti, Nurhadi. 1994. “Emas dan Tanah Kasus Penguasaan Sumber-sumber Ekonomi di Sumatra dan Jawa pada Abad VII-X Masehi (Kajian Prasasti-prasasti masa Sriwijaya dan Mataram Kuna). Berkala Arkeologi Tahun XIV – edisi khusus.

Sukarto Kartoatmodjo, M.M. t.t. “Identitas Bagelen dalam kaitannya dengan Masalah Hari jadi Purworejo”, makalah tidak diterbitkan.

Tjahjono, Baskoro Daru. 2000. “Budaya Marginal masa Klasik di Jawa Tengah”. Berita Penelitian Arkeologi No 12. Balai Arkeologi Yogyakarta.

 

No Comments

Post A Comment